Otoritas Bandara Soekarno Hatta

Bandar Udara Soekarno Hatta adalah Bandar Udara utama di yang berlokasi di Ibukota Negara , . Secara administratif, Bandara Soekarno Hatta menjadi bagian dari Kota Tangerang, Provinsi Banten, Jawa Barat, Indonesia.

Secara otoritatif, Bandara Soekarno Hatta merupakan Bandara yang beroperasi di bawah pihak Angkasa Pura II. Bandara Internasional Soekarno Hatta merupakan Bandara baru yang menggantikan bandara utama Indonesia sebelumnya, yakni Lapangan Terbang .bandara-soekarno-hatta-jaka

Bandara Soekarno Hatta dahulu menjadi satu dengan pangkalan udara militer Jakarta. Namun, kemudian terjadi pemisahan manajemen Bandara antara Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Militer .

Bandara Soekarno Hatta dikhususkan untuk penerbangan sipil baik dan mancanegara. Sementara Bandara Halim Perdana Kusuma difungsikan sebagai penerbangan militer milik Angkatan Udara Republik Indonesia dan untuk penerbangan charter, seperti penerbangan kepala negara dan pihak-pihak yang terkait dengan urusan kenegaraan serta pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bandara Internasional Soekarno Hatta memiliki struktur organisasi dan struktur manajemen yang mengalami beberapa kali reorganisasi.

Pada masa awal periode operasionalnya di tahun 1985 – 1997, terdapat dua instansi yang berperan dalam pelaksanaan teknis dan non teknis Bandara Soekarno Hatta, yaitu Perum Angkasa Pura II sebagai pengelola dan Administrator Pelabuhan (Airport Authority) atau disingkat Adpel yang berfungsi sebagai pelaksana dan penanggungjawab segala kegiatan yang ada di bandara. Perum Angkasa Pura II adalah BUMN yang berada di bawah Departemen Perhubungan dipimpin oleh Direktur Utama yang bertanggungjawab pada saat itu kepada Menteri Perhubungan.

Petugas Penanggung Jawab Operasi Bandara atau OIC (Officer In Charge) di Bandara Soekarno Hatta pada waktu itu mempunyai dua pimpinan yaitu Adpel dan Direktur Operasi AP II.

Pada Tahun 1998, otorisasi Bandara Soekarno Hatta mengalami perubahan. Pada masa ini, Peran Otorisasi Pelabuhan (dahulu Administrator Pelabuhan) hanya dalam pengawasan umum dan pembuatan keputusan serta kebijaksanaan pemerintah kalau ada permasalahan yang timbul.

Hingga periode 1998-2009, hanya terdapat 1 orang yang mengepalai sekaligus bertanggung jawab utama terhadap segala laju dan dinamika yang ada di Bandara Soekarno Hatta. Namun, seiring dibangunnya terminal-terminal baru hingga keseluruhan terminal di Bandara Soekarno Hatta berjumlah 4, kembali terjadi reorganisasi di tahun 2010.

Reorganisasi pada Manajemen Bandara Soekarno Hatta yang terjadi sejak tahun 2010 yaitu selain kepala cabang utama, tiap-tiap terminal mempunyai kepala cabangnya masing-masing lengkap beserta jajaran yang berwenang pada tiap-tiap sub bagian.